taxpayers can maintain the documents in English, accompanied with a translated version. The table below provides a summary of requirements under PMK-213 and the key points Indonesian taxpayers should consider. Arm’s Length Standard Global views within reach. February 2017
issued PMK-213 dated and effective 30 December 2016 that requires the taxpayers maintain the documents in English accompanied with a translated version. Finance Ministry Regulation 213/PMK.03/2016 - Required Documents/Additional Information to be Maintained and Managed by Taxpayers with Related Party 2 of 1992 on Insurance (better translation).pdf of Finance Number 213/PMK.04/ 2008 concerning procedure for the payment and depositing of state revenue in 13 Dec 2019 03/2016 (“PMK-213”) and DGT Regulation Number PER-29/PJ/2017 (“PER-29”), which provide the detailed provisions on Country-by-Country 1 Apr 2020 SALINAN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 23/PMK.03/2020. TENTANG 213 20223 INDUSTRI LAK.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK | Kantor Wilayah ... perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 57/pmk.04/2017 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan … Corporate Tax 2020 | Laws and Regulations | Indonesia | ICLG Indonesia has only incorporated provisions of CbCR in PMK-213 and PER-29, which are generally in line with BEPS Action 13. Under these regulations, CBCR can be considered as taxpayer taxation information. Therefore, it is treated as confidential information and not being made available to the public. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 (BTKI ... - PakGiman.Com
PMK 213 - Transfer Pricing | Ortax - your center of ... Jan 17, 2017 · Pemahaman saya lampiran tambahan baru diwajibkan untuk dilampirkan di SPT PPh Badan 2017 (sama seperti rekan dharmawan). Tetapi AR setempat mengatakan mulai SPT 2016 sudah harus melampirkan lampiran tambahan sebagaimana tercantum di PMK 213. PMK – 213/PMK.03/2016 – PERATURAN PAJAK peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ...
Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 | Tax Learning Jan 22, 2013 · PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2013 Tanggal 5 Juli 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri Lampiran PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR … APBI-ICMA APBI-ICMA adalah organisasi pertambangan batubara di Indonesia, organisasi non pemerintah, nonprofit dan non politik yang mencakup aspek hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan hilir (pemasaran distribusi, pemanfaatan dan penambangan) dari industri batubara di Indonesia. Tax guide01 jan_2017_english - LinkedIn SlideShare
20 Mar 2018 Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/ PMK.03/2016. Aturan itu juga mengatur bahwa ikhtisar TP Doc
